oleh

Yuk Pelajari Seluk-beluk KPR FLPP: Asal Muasal, Sistem Kerja, dan Peruntukkan

KPR FLPP Seperti gayung yang bersambut, semakin tinggi dan meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki rumah yang layak sebagai tempat tinggal ternyata ditanggapi dengan sangat positif oleh pemerintah. Melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah sudah menyelenggarakan sebuah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disubsidi langsung oleh pemerintah. Nama program ini adalah KPR FLPP. Jika Anda memang tertarik untuk memiliki rumah sendiri, bisa jadi program ini sangat pas untuk Anda. Yuk, mari kita sama-sama gali lebih jauh tentang program pemerintah yang satu ini.

Asal Mula Program KPR FLPP

Layaknya kata pepatah, “Tak kenal, maka tak sayang”, jika Anda tertarik untuk mencoba program ini, sebaiknya Anda terlebih dahulu mengenali program ini sampai ke seluk beluknya. Jadinya, nanti Anda benar-benar paham apa program ini dan bagaimana sistem kerjanya. Untuk tujuan tersebut, sepertinya penting bagi kita untuk membahas tentang bagaimana program ini digagas. Dan semuanya berawal dari amanah yang sudah tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1). Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat…”.

Lebih jauh lagi, amanah tersebut dilanjutkan oleh UU No 1 Tahun 2011 yang membahas mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tidak hanya itu saja, UU No 20 Tahun 2011 mengenai Rumah Susun juga masih berhubungan dengan amanah yang sudah disebutkan di atas. Dari dasar-dasar hukum tersebut bisa disimpulkan bahwa negara itu ternyata memiliki tanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan ruman bagi semua masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tanpa adanya campur tangan pemerintah, rasanya cukup mustahil bagi MBR untuk bisa memiliki rumah tinggal yang layak mengingat pendapatan kecil yang mereka miliki.

Akan tetapi, pengaplikasian Undang-undang ini ternyata tidak semulus yang dikira karena ternyata ada perbedaan yang cukup mencolok antara rumah hunian yang tersedia dengan permintaan yang ada di masyarakat. Data dari BPS pada tahun 2010 saja menunjukkan bahwa terdapat backlog akan kebutuhan rumah yang jumlahnya adalah 13,5 juta unit. Dengan melihat kondisi itulah, pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah yang lebih jauh yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk pemberian bantuan subsidi kepemilikan rumah dan juga kemudahan proses.

Latar belakang di atas-lah yang menjadi cikal bakal program bantuan dan juga kemudahan yang digagas pemerintah. Pada saat itu, ide program bantuan ini muncul pada saat Suharso Monoarfa menjabat sebagai Menteri Perumahan. Dari ide beliau, tercetuslah program KPR FLPP. Nama sistem KPR ini sendiri mengacu pada skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Gagasan ini kemudian disambut baik dan disetujui oleh Agus Martowardojo yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Bersama, kemudian kedua menteri tersebut menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010 pada tanggal 15 Juli 2010 yang membahas tentang Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) mengenai pembiayaan untuk program KPR FLPP ini. Untuk kali pertama, dana yang dikucurkan pemerintah untuk program tersebut adalah Rp 2,6 triliun yang ditujukan untuk membantu MBR agar bisa memiliki rumah. Diharapkan nantinya KPR FLPP ini bisa menciptakan stimulus untuk sektor riil, terutama di sektor industri perumahan, agar bisa meningkatkan pertumbuhan di bidang ekonomi dan pada saat yang sama bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Program yang Membantu Rakyat Kalangan Bawah

Program KPR FLPP yang memang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini terbukti mampu membantu mereka untuk memiliki rumah. MBR, baik itu yang memiliki penghasilan tetap maupun yang tidak tetap, bisa mendapatkan bantuan yang dapat digunakan untuk uang muka rumah. Untuk nominalnya, bantuan yang didapatkan adalah Rp 4 juta untuk tiap rumah. Dengan menggunakan skema kredit ini, masyarakat yang sudah mendapatkan hak sebagai konsumen KPR FLPP akan mendapatkan bunga kredit dengan nilai yang tetap. Jadi, dalam skema ini, para konsumen hanya akan dibebani bunga dengan jumlah yang sama sampai nantinya perjanjian kredit selesai atau sampai lunas nanti. Hal ini tentu saja sangat meringankan masyarakat mengingat nilai KPR yang konvensional memiliki nilai bunga yang tidak tetap dan cenderung naik seiring berjalannya waktu. Hal tersebut tidak akan terjadi pada konsumen KPR FLPP.

KPR Subsidi

Untuk jangka waktu pinjaman dari KPR FLPP yang maksimal adalah 20%. Sementara besaran bunga berbeda-beda nilainya tergantung jenis rumah yang dibeli namun besaran bunganya bersifat tetap. Sebagai contoh, untuk rumah tapak, besaran bunga berkisar antara 8,15% – 8,5% tergantung faktor lokasi dan luas rumahnya. Sementara untuk rumah susun besaran bunganya berkisar antara 9,25% – 9,95%. Lagi-lagi kisarannya berbeda berdasarkan lokasi dan luasnya. Yang jelas, angka tersebut tidak akan berubah sampai pelunasan KPR FLPP nantinya. Jadi, jika Anda sudah mendapatkan kepastian pada bunga sebesar 8,15%, angka itulah yang akan selalu Anda bayarkan tanpa ada perubahan lagi. Akan tetapi, peraturan ini diubah untuk memberikan kesetaraan. Dan semua angka bunga kredit dipukul rata menjadi 7,25% tidak peduli apakah itu rumah susun ataupun rumah tapak. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan besaran bunga yang sudah disebutkan di atas dan menjadi bukti bahwa pemerintah memang berusaha untuk memberikan lebih banyak kemudahan bagi masyarakatnya.

Program ini terus berjalan meskipun sempat dihentikan untuk sementara pada tahun 2015 yang lalu, tepatnya di bulan Maret. Alasan pemerintah memberhentikan program ini untuk sementara adalah untuk menyesuaikan sistem karena pemerintah ingin menyalurkan subsidinya pada rumah susun, alih-alih rumah tapak. Dengan berbagai pertimbangan dan analisis, pemerintah memutuskan bahwa rumah susun lebih cocok untuk program ini. Dan kemudian pada tahun 2016, pemerintah menawarkan skema yang baru untuk KPR FLPP ini. Skema yang baru ini memberikan penawaran yang lebih mempermudah lagi yaitu uang muka sebesar 1% saja dan bunga KPR yang hanya 5% dengan jangka waktu pelunasan selama 20 tahun.

Tidak Semua Orang Bisa Mendapatkan KPR FLPP

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, program KPR FLPP ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jumlah penghasilan yang diperbolehkan untuk mendaftar program ini adalah penghasilan maksimal sebesar Rp 7 juta per bulannya. Dan penghasilan tersebut hanya boleh diajukan oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan formal. Pemohon program ini juga tidak boleh menerima subsidi lain yang diberikan pemerintah. Sebagai contoh, jika Anda sudah pernah menerima bantuan rusunami, maka Anda tidak diperbolehkan menjadi pemohon program KPR FLPP. Anda juga diharuskan untuk belum pernah memiliki rumah miliki sendiri sebelumnya karena tujuan dari program ini yang paling utama adalah menyediakan rumah bagi masyarakat. Dan persyaratan agar bisa mendapatkan KPR FLPP yang berikutnya adalah bahwa rumah yang dibeli dengan skema KPR FLPP ini nantinya akan digunakan sendiri, bukannya untuk dijual kembali atau malah disewakan.

Itulah dia sedikit penjelasan tentang KPR FLPP. Dari penjelasan di atas, Anda jadi bisa mempelajari tentang latar belakang program ini, bagaimana sistem kerjanya, dan untuk siapa program ini ditujukan. Jika Anda memang tertarik, Anda mungkin bisa mengajukan menjadi pemohon program KPR FLPP ini.